Pemerintah sebagai representasi dari kedaulatan rakyat, dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan mengalami berbagai perkembangan dari pemerintahan sebagai birokrasi yang berpikir tehnokrat dan berorientasi semata pada regulasi, menuju pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat berorientasi pada kepuasan Masyarakat yang diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat. Perkembangan ini sejalan dengan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang merubah pola pikir aparat pemerintah dan Masyarakat sebagai warga sekaligus mitra dalam melaksanakan Pembangunan. Tiga aspek Pembangunan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan selalu menjadi bahan penyampaian visi dan aspirasi adalah Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan. Tingkat Ekonomi yang sehat akan berdampak pada peningkatan jenjang Pendidikan dan derajat Kesehatan, begitupula Tingkat Pendidikan yang baik akan berkontribusi pada perbaikan ekonomi dan Kesehatan. Derajat Kesehatan yang optimal akan meningkatkan taraf perekonomian dan berbanding lurus dengan Tingkat Pendidikan. Tingginya APBD Pemerintah Bojonegoro diharapakan bisa meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat Bojonegoro, Meningkatkan Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Bojonegoro dan meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Bojonegoro.
Ekonomi
Perekonomian secara makro terjadi disparitas dengan gejala pertumbuhan ekonomi yang dirasakan pada sekelompok elite Masyarakat dan pemilik modal, sudah selayaknya menjadi konsen pemerintah dengan program pemberdayaan UMKM sebagai lapisan Masyarakat bawah agar sirkulasi keuangan dirasakan dan berdampak positif, sehingga mampu mengahalau trend penurunan jumlah masyarakat ekonomi menengah. Demikian pula pengembangan Koperasi sebagai wadah Kerjasama masyarakat dalam mengembangkan perekonomian secara gotong royong. Penyertaan modal usaha melalui UMKM dan koperasi melalui program klinik UMKM dan pengembangan Koperasi adalah Langkah tepat yang bisa dilaksanakan pemerintah bekerjasama dnegan perguruan tinggi di Bojonegoro melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program Pembelajaran tentang kewirausahaan di kampus, perlu mendapat stimulus modal agar masyarakat Bojonegoro belajar berwirausaha sejak muda. Penelitian tentang usaha ekonomi kreatif perlu mendapat hibah dana penelitian agar bisa dikorelasikan dengan Pengabdian Masyarakat dalam pendampingan UMKM. Alokasi Anggaran dari Pemerintah bisa diwujudkan dalam hibah Perguruan Tinggi pada pembelajaran, penelitian dan pengabdian Masyarakat dengan sasaran Program bagi Masyarakat Bojonegoro yang membutuhkan.
Pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia Bojonegoro yang salah satunya direpresentasikan dari Angka Partisipasi Kuliah Masyarakat Bojonegoro, bisa ditingkatkan dengan perbaikan akses Pendidikan. Terdapat 13 Perguruan Tinggi Swasta di Bojonegoro membuktikan cukupnya layanan Pendidikan yang tersedia dengan pilihan berbagai bidang Pendidikan. Ketersediaan Lembaga Pendidikan perlu di imbangi dengan kemampuan dalam menjangkau pembiayaan atas Pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak non pemerintah. Maka pemerintah bisa mengambil bagian dengan upaya pembinaan pengelolaan lembaga Pendidikan serta menyediakan alokasi anggaran biaya Pendidikan yang berpihak pada masyarakat Bojonegoro baik bagi lembaga Penyelenggara Pendidikan maupun bagi Masyarakat yang membutuhkan layanan Pendidikan. Salah satunya adalah mengevaluasi dan memperbaiki regulasi dan mekanisme penyaluran beasiswa pendidikan agar lebih optimal dalam penyerapan anggaran, dan memprioritaskan Lembaga penyedia layanan Pendidikan yang ada di Bojonegoro. Peningkatan Angka partisipasi kuliah masyarakat Bojonegoro di kampus Bojonegoro akan menyehatkan pengelolaan kampus sekaligus memberikan peluang bagi UMKM disekitar kampus melalui usaha penyediaan makanan, tempat tinggal, jasa lain terkait proses pembelajaran. Sehingga peningkatan Kesehatan pengelolaan kampus secara tidak langsung akan meningkatkan perputaran uang di Bojonegoro dan meningkatkan perekonomian Masyarakat Bojonegoro.
Kesehatan
Selama ada kehidupan dimuka bumi ini, maka akan selalu ada kebutuhan terhadap Kesehatan. Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya Kesehatan Masyarakat dalam memperoleh derajat Kesehatan yang optimal telah dilakukan. Angka kejadian Stunting bisa menjadi salah satu alat ukur terhadap capaian keberhasilan dalam upaya Kesehatan. Sementara, tingginya angka perceraian menjadi salah satu faktor yang berdampak pada Kesehatan individu, keluarga dan masyarakat Bojonegoro. Sinergi antara pemerintah dan akademisi bisa dilakukan dalam pembelajaran tentang pre marithal health, dalam menyiapkan remaja dan calon pasangan usia subur untuk menjalani keluarga yang Bahagia dan Sejahtera dalam konteks sebagai upaya Kesehatan berbasis Masyarakat. Perbaikan Gizi dengan edukasi, penyediaan dan pengolahan bahan makanan yang berkualitas menjadi kajian penelitian dan pengabdian Masyarakat untuk munculnya inovasi makanan dan suplement berbasis kearifan lokal. Hibah dana Pembelajaran Kesehatan, penelitian Kesehatan dan pengabdian Masyarakat bidang Kesehatan bisa menjadi salah satu peran pemerintah dalam upaya melakukan efisiensi dan efektifitas APBD bidang Kesehatan. Demikian pula dengan upaya penyediaan calon tenaga Kesehatan profesional perlu difasilitasi dengan kemudahan dalam memperoleh kesempatan pembelajaran klinik di Rumah Sakit pemerintah , yang harapannya juga diikuti dengan pemberian kesejahteraan bagi tenaga kesehatan muda yang masih pemula dalam berkontribusi pada upaya memberikan layanan Kesehatan terhadap Masyarakat Jika Sinergi Pemerintah dan akademisi bisa berjalan dengan baik pada tiga aspek Perekonomian, Pendidikan dan Kesehatan maka akan terjadi multiply effect perbaikan masyarakat Bojonegoro menuju Masyarakat yang sehat, Sejahtera, adil, makmur Sentosa.
Dr. Ns. Sudalhar, M.Kep
Ketua Stikes Muhammadiyah Bojonegoro